IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO.73 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK

Hanari Fajarini

Abstract


Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi aktivitas yang ada dalam masyarakat, tidak terkecuali pada ranah interaksi sosial pelaku-pelaku bidang kesehatan. Tak terkecuali Apoteker dibebani dengan kewajiban keberhasilan pengobatan yang meliputi program pengobatan yang harus dijalani pasien, memonitor hasil pengobatan serta mampu bekerja sama dengan profesi lainnya agar tujuan pengobatan bagi pasien dapat berhasil dengan baik. Pembebanan hukum tersebut tertuang dalam tatanan normatif  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, penelitian berkenaan dengan norma dimaksud melalui penelitian socio-legal. Tujuan eksistensi kaidah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016  memberikan perlindungan keselamatan terhadap pasien. Dalam tataran keberlakuannya kaidah normatif tersebut mengalami hambatan, diakibatkan oleh kultur hukum yang apatis dari apoteker sehingga pemahaman kesadaran dan kepatuhan hukum yang dikehendaki dari tujuan norma dibuat tidak mencapai hasil maksimal. Tujuan hukum untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pelaku yaitu  apoteker, pasien serta  Pemilik Sarana Apotek tidak sepenuhnya mampu menterjemahkan teks-teks dari substansi muatan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016.

Full Text:

References


Banakar, Reza - Travers, Max (editor), Theory and Method in Socio-Legal Research, Hart Publishing Portland, USA, 2005,page. 2.

Warassih, Esmi, 2014,Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang.

Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta

Artadi, Ibnu, “Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Sengketa Bisnis (Ekonomi dan Keuangan) Beraspek Pidana melalui Prosedur Perdamaian: Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif”, Jurnal Hukum Responsif Fakultas Hukum Universitas`Swadaya Gunung Jati Cirebon, Vol.1, No.1 Tahun 2011.

Ismelina Farma Rahayu, Mella, “Keadilan Ekologis dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah (Kajian Putusan Nomor 145/Pdt.G/ 2005/PN.Bdg)”, Jurnal Yudisial, Volume-V/ No-01/ April/ 2012, Jakarta.

Kristiana,Yudi, “Ketika Hukum Tidak Lagi Otentik”, Jurnal Hukum Supremasi, Vol.IV, No.1 Oktober 2010- Maret 2011, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sahid.

Sutrisno, Endang, “Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)”, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol.14, No.1 Januari 2014.

. Sutrisno, Endang dan Fajarini, Hanari, “Legal Culture of Pharmacist in the Perspective of Pharmaceutical Services Standard in Pharmacies”, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Volume 16, Nomor 2,2016,page.148




DOI: http://dx.doi.org/10.30591/pjif.v7i2.939

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Parapemikir : Jurnal Ilmiah Farmasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

 My Counter

.

 

 

===============================================================

 

 

 

Indexed By: