STUDI IDENTIFIKASI FAKTOR – FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI EMPIRIS PADA SELURUH DESA DI KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON)

Siti Nurhadiyati

Abstract


Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Besarnya dana desa yang besar akan membawa konsekuensi pertanggungjawaban yang besar pula. Sehingga pengelolaan keuangan desa yang efisien dan efektif merupakan sebuah keharusan sebagai perwujudan prinsip- prinsip good governance.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori basic research/penelitian dasar dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara terhadap informan yang terdiri dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan bahwa faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dikelompokkan menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat baik secara internal maupun eksternal. Kemudian faktor – faktor tersebut diklasifikasikan kembali kedalam dua kelompok besar yang dapat menjadi proksi Penyelenggaraan Pemerintah Desa yakni terkait dengan penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa dan Pengorganisasian Pemerintah Desa.

 

Kata kunci: Desa, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa


Full Text:

References


Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. 2015

Fadilah, T. Yuliana dan R.M Amin. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Volume 11, 2013, Nomor 2, hlm. 71 – 143. 2013

Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntansi Sektor Publik. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta. 2015

Ilhami, Persada Alief Panugroho. Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi: Tidak Dipublikasikan. Universitas Negeri Semarang. Semarang. 2015

Jurniadi, dkk. Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. eJournal Administrative Reform, 1 (1): 112 – 124. ar.mian.fisip-unmul.ac.id. 2015.

Kalimandhanu. Studi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Ilmu Pemerintahan, 1 (2): 2008 – 2022. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. 2014

Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Bidang Pencegahan. Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Jakarta. 2015

_________________________,Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Jakarta. 2015

Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Andi. 2002

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007

Subroto, Agus. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis: Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro. Semarang. 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa




DOI: http://dx.doi.org/10.30591/monex.v7i2.933

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Monex : Journal Research Accounting Politeknik Tegal

Flag Counter

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

==========================================================

Indexed, by :